Digitalisasi Bansos Bali Dimulai, Gubernur Koster Tekankan Akurasi Data Warga Penerima

Bali Jadi Percontohan Nasional Pemerintahan Berbasis Digital untuk Penyaluran PKH dan Bantuan Panga. 

JAKARTA, IKLIKBALI – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial agar proses penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi, dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

Dalam sambutannya, Koster menyebut transformasi digital pada sistem bantuan sosial menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menciptakan proses penyaluran bantuan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” ujar Koster.

Menurutnya, validitas data merupakan fondasi utama dalam memastikan bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Ia juga menilai pembaruan data menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bali. 

Pemerintah Provinsi Bali sendiri saat ini dipercaya sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan pemerintahan berbasis digital, terutama pada sistem penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” kata Gubernur Bali dua periode tersebut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program itu, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah dipersiapkan di seluruh Bali. Para agen nantinya bertugas mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan berbagai program bantuan sosial.

“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.

Koster juga memastikan bahwa penerapan sistem digital tidak hanya berhenti pada sektor bantuan sosial. 

Ke depan, transformasi digital akan diperluas ke berbagai layanan pemerintahan lainnya agar pelayanan publik semakin efektif dan terintegrasi.

“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” ungkapnya. 

Ia pun meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat desa yang menjadi mayoritas penerima manfaat program.

“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.

Selain itu, Koster kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah guna memastikan program digitalisasi bantuan sosial berjalan optimal.

“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Tirta Sutedjo menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan uji coba tersebut.

Ia menyebut Bali menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program uji coba secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota, sehingga keberhasilannya diharapkan dapat menjadi model penerapan nasional.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” katanya.

Lebih lanjut, Tirta menjelaskan bahwa melalui skema on demand yang sedang diuji coba, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum memperoleh bantuan pemerintah nantinya dapat melakukan registrasi bantuan sosial secara mandiri.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya seperti layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar, hingga program peningkatan pendapatan masyarakat.

“Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya.